Daily Blog

Ini Resiko Hukum Bila Anda Tidak Mempunyai NPWP

Ini Resiko Hukum Bila Anda Tidak Mempunyai NPWP

Ini Resiko Hukum Bila Anda Tidak Mempunyai NPWP – Banyak yang menanyakan benarkah bakal ada ketentuan jika semua pegawai harus memiliki NPWP sendiri? Jika tidak, pajak penghasilan yang bakal dikenai jadi 2x lipat? Sejauh mana UU mengenai NPWP Perseorangan ini? Seperti merilis hukumonline.com, selainnya sebagai pertanda pengenal diri harus pajak, peranan Nomor Dasar Harus Pajak (“NPWP”) ialah mempermudah semua masalah harus pajak berkaitan dengan administrasi perpajakan.

Dalam masalah ini dikenali ada 2 tipe NPWP, yaitu NPWP Individu untuk harus pajak perseorangan dan NPWP Tubuh untuk harus pajak tubuh usaha. Ketetapan berkenaan NPWP ini tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Peralihan Ke-3  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Disamping itu, dalam ketentuan perundang-undangan yang serupa ditata ketetapan berkenaan Penetapan Pebisnis Terkena Pajak, Surat Pernyataan, dan tata langkah pembayaran pajak. Kewajiban pemegang NPWP sebagai Harus Pajak ialah memberikan laporan pendapatan harus pajak lewat Surat Pernyataan Tahunan untuk memutuskan pajak terutang dalam setahun pajak, dan sudah pasti menyerahkan pajaknya.

Ini Resiko Hukum Bila Anda Tidak Mempunyai NPWP

Adapun Pendapatan Terkena Pajak untuk Harus Pajak orang individu dikurangkan dengan Pendapatan Tidak Terkena Pajak (“PTKP “), dengan /tahun diberi sedikitnya sebesar:

a. Rp. 15.840.000,00 untuk diri Harus Pajak orang pribadi;

b. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Harus Pajak yang kawin;

c. Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang pendapatannya dikombinasi dengan pendapatan suami; dan

d. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk tiap bagian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis turunan lempeng dan anak tiri, sebagai tanggungan seutuhnya, terbanyak tiga orang untuk tiap keluarga.

Tetapi pantas dicatat, jika Harus Pajak orang individu yang terima pendapatan di bawah PTKP tidak harus daftarkan diri untuk mendapat NPWP. Hingga pegawai seperti Anda tujuan terhitung Harus Pajak sejauh sudah penuhi syarat subyektif dan obyektif, karena itu padanya diberi NPWP Pribadi.

Oleh karenanya, bukan jadi 2x lipat seperti Anda tujuan tetapi Harus Pajak yang tidak mempunyai NPWP tapi mendapat pendapatan, akan dikenai biaya yang semakin tinggi yakni sejumlah 20% dibanding Harus Pajak yang telah mempunyai NPWP. Jika Anda saat ini memerlukan pengacara perceraian di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *